Edison Sitorus Soroti Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kapal Asing yang Bersandar di Pelabuhan
“Ketika kapal asing bersandar di suatu pelabuhan, mereka tentu harus membayar cukai, termasuk keimigrasian. Nah, keimigrasian ini memperoleh PNBP dari apa saja? Penghasilan negara bukan pajak yang diperoleh dari kapal asing itu seperti apa?”
Fraksipan.com – Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PAN, Edison Sitorus, menyoroti persoalan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari kapal-kapal asing yang bersandar di berbagai pelabuhan Indonesia. Hal ini disampaikannya dalam rapat dengar pendapat dengan Dirjen Imigrasi dan para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Wilayah Barat, Senin (24/2/2025) di Gedung DPR RI, Jakarta.
Dalam pernyataannya, Edison mempertanyakan kontribusi kapal-kapal asing terhadap penerimaan negara melalui sektor keimigrasian. Ia meminta kejelasan mengenai jenis PNBP yang diperoleh dari aktivitas kapal asing yang masuk dan bersandar di Indonesia, khususnya di daerah pemilihannya, Banten, yang memiliki banyak pelabuhan.
“Ketika kapal asing bersandar di suatu pelabuhan, mereka tentu harus membayar cukai, termasuk keimigrasian. Nah, keimigrasian ini memperoleh PNBP dari apa saja? Penghasilan negara bukan pajak yang diperoleh dari kapal asing itu seperti apa?” ujar Edison.
Ia menegaskan bahwa pengawasan terhadap aktivitas kapal asing di pelabuhan harus diperketat agar tidak terjadi kebocoran pendapatan negara. Selain itu, ia juga meminta penjelasan mengenai mekanisme pemungutan PNBP di sektor keimigrasian dan bagaimana dana tersebut dikelola untuk kepentingan negara.
Dengan semakin banyaknya kapal asing yang masuk ke wilayah perairan Indonesia, Edison mendorong agar regulasi terkait penerimaan negara dari sektor ini diperjelas dan transparan. Ia berharap pemerintah dapat memastikan bahwa setiap kapal asing yang masuk memberikan kontribusi maksimal bagi pendapatan negara.
Baca Juga : Edison Sitorus: Kasus Pemerasan WNA China di Bandara Soetta Preseden Buruk bagi Imigrasi