Rizki Sadig Soroti Ketidakefektifan Program Pembiayaan UMKM Termasuk KUR

Fraksipan.com – Anggota Komisi XI DPR RI Ahmad Rizki Sadig menyoroti ketidakefektifan berbagai program pemerintah dalam mendukung akses pembiayaan untuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dalam rapat dengan Dewan Komisioner OJK, Senin (28/4/2025), Rizki mengungkapkan bahwa meskipun banyak program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan subsidi kredit yang digulirkan, realisasinya di lapangan belum dirasakan optimal oleh pelaku UMKM. “Proses kemudahan yang diberikan negara dalam bentuk insentif apapun ternyata denyutnya di lapangan belum terasa,” ujar Rizki.

Menurut Rizki, fakta di lapangan menunjukkan pelaku UMKM lebih mudah mengakses pembiayaan informal seperti bank keliling dan pinjaman online ilegal ketimbang program resmi dari pemerintah. Ia menilai, fenomena ini memperlihatkan kurang efektifnya pengawasan serta lemahnya eksekusi kebijakan pembiayaan di tingkat akar rumput. “Kami menemukan masih menjamurnya kredit-kredit yang justru tidak terafiliasi dengan OJK,” katanya.

Rizki juga mempertanyakan efektivitas aturan yang dirancang pemerintah. Ia menilai, meski OJK telah membuat regulasi yang tampak bagus di atas kertas, dalam praktiknya justru banyak lembaga keuangan yang memperketat persyaratan, sehingga akses UMKM tetap terhambat. “Mungkin OJK sudah membuat aturan yang sangat bagus, tapi lebih ketat di perbankan ataupun lembaga keuangan non-bank,” ujarnya.

Khusus terkait program KUR, Rizki menyoroti ketidakmerataan distribusi dana. Ia mengutip klaim bahwa serapan KUR di Jawa Timur sudah mencapai 80–98 persen, tetapi di lapangan masih banyak UMKM yang kesulitan mendapatkan pembiayaan. “600 triliun lebih kurang dana KUR, wilayah Jawa Timur saja sudah terserap 80 sampai 98 persen… tapi kok banyak yang belum dapat?” ujarnya heran.

Dalam konteks global, Rizki mengingatkan pentingnya memperkuat UMKM di tengah ketidakpastian ekonomi dunia seperti perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok. Ia meminta OJK menyusun kebijakan yang benar-benar menghubungkan semua pihak terkait, sehingga program pembiayaan tidak hanya sebatas regulasi tetapi juga terasa manfaatnya di lapangan. “Cobalah membuat aturan yang mengkoneksikan semua stakeholder terkait kredit UMKM,” sarannya.

Rizki menegaskan bahwa program pemerintah seharusnya tidak hanya terdengar bagus di media, tetapi juga membuahkan hasil nyata. Ia mendorong semua pihak untuk lebih serius mengawal pelaksanaan kebijakan pembiayaan UMKM, mengingat sektor ini merupakan tulang punggung ekonomi nasional. “Jangan sampai kebijakan hanya indah di atas kertas, tapi di lapangan UMKM masih kesulitan,” pungkasnya.