Eko Patrio Kritik Rencana Pengangkatan Tony Blair sebagai Dewan Pengawas BPI Danantara

Fraksipan.com – Wakil Ketua Komisi VI DPR, Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio, menilai keputusan untuk menjadikan mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair, sebagai Dewan Pengawas BPI Danantara tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Ia menegaskan bahwa posisi Dewan Pengawas seharusnya diisi oleh perwakilan kementerian terkait.

“Harapan kami pernyataan Pak Rosan bahwa Tony Blair sebagai Dewan Pengawas salah. Menurut UU BUMN, yang menjadi Dewan Pengawas adalah perwakilan dari Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, dan Kementerian Investasi,” ujar Eko kepada wartawan, Rabu (26/2/2025).

Sekjend DPP PAN itu menjelaskan bahwa peran yang lebih sesuai bagi Tony Blair adalah sebagai Dewan Penasihat, bukan Dewan Pengawas. Menurutnya, Dewan Penasihat memiliki fungsi memberikan masukan strategis tanpa kewenangan eksekutif atau pengawasan langsung terhadap operasional Danantara.

“Mungkin yang tepat adalah Tony Blair sebagai Dewan Penasihat. Dewan Penasihat adalah jabatan yang tidak memiliki kewenangan eksekutif maupun pengawasan langsung, melainkan bertugas memberikan masukan strategis dan saran kepada BPI Danantara,” lanjutnya.

Eko juga menekankan bahwa dengan posisi sebagai Dewan Penasihat, peran Tony Blair menjadi lebih bersifat konsultatif. Ia berharap kehadiran Blair dapat memberikan wawasan global dan memperkuat posisi investasi Indonesia di tingkat internasional.

“Dengan kata lain, peran Tony Blair lebih bersifat konsultatif dan tidak terlibat dalam pengambilan keputusan operasional atau pengelolaan investasi secara langsung. Tony Blair sendiri memiliki rekam jejak yang kuat dalam kebijakan publik dan investasi global melalui yang telah berkontribusi dalam berbagai proyek investasi di sektor infrastruktur, energi, dan ekonomi digital,” tambahnya.

“Jika kehadirannya sebagai Dewan Penasihat dapat membawa wawasan internasional dan memperkuat daya saing investasi Indonesia, maka hal ini bisa menjadi nilai tambah bagi Danantara,” tutup Eko.

Sebelumnya, Kepala Danantara Rosan Roeslani mengonfirmasi bahwa Tony Blair akan diajak bergabung sebagai Dewan Pengawas BPI Danantara. Namun, Eko Patrio menegaskan bahwa jabatan tersebut lebih tepat diisi oleh perwakilan kementerian yang memiliki keterkaitan langsung dengan Danantara.

Hingga saat ini, Menteri BUMN Erick Thohir telah dipastikan menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas, dengan Muliaman Hadad sebagai Wakil Ketua.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *